Kronologi Pemberontakan Permesta & PRRI (3)

 

1 Desember 1956

Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah dengan mundurnya Drs. Mohammad HATTA dari Wakil Presiden.   

9 Desember 1956 

 KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution mengeluarkan pengumuman yang melarang perwira² Angkatan Darat melakukan kegiatan politik. 

24 Desember 1956 

Laurens F. Saerang diangkat menjadi Kepala Daerah Minahasa definitif, dan merupakan kepala daerah termuda di waktu itu (1956-1958). Ia bekas komandan kompi dalam Batalyon 3 Mei berpangkat Kapten. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dalam perdagangan besi rongsokan sisa Perang Dunia II di Morotai.

Pada saat Pergolakan Permesta di Sulawesi Utara pecah, ia kemudian membentuk Brigade Manguni serta memimpinnya. Masa kepemimpinan resminya sampai tanggal 16 Juni 1958 dan digantikan Kapten Bert Supit (sampai tanggal 23 September 1958). Meskipun demikian, pemerintahan sipil Permesta masih mengakui kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah Minahasa (KDM) Permesta, yang tugas kesehariannya dijabat

oleh Wakil KDM Pati Arie Mandagi sebagai pejabat KDM Permesta dan berkantor di desa Pinaras - Tomohon yang terletak di tengah hutan.  

27 Desember 1956 

Kongres Masyumi di Bandung yang berlangsung tanggal 22-29 Desember menyatakan menarik menteri²nya keluar dari Kabinet Ali II (serta kehilangan 57 suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat).   

31 Desember 1956 

Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, menyatakan daerah Sumatera Selatan atau daerah Komando Tentara & Territorium II (TT-II) dalam keadaan bahaya perang.   

7-8 Januari 1957 

Rencana TT-VII/Wirabuana diajukan kepada KSAD A.H. Nasution.
Letkol M. Saleh Lahede (Kastaf KDPSST) dan Mayor Andi Muhammad Jusuf (Kastaf Resimen Hasanuddin) membicarakan masalah² di Indonesia Timur guna mengatasi masalah gangguan keamanan di wilayah Sulawesi (terutama DI/TII Kahar Muzakhar), dengan mengajukan alternatif jalan keluar, yaitu agar tanggung jawab keamanan daerah diserahkan sepenuhnya kepada putra daerah. Selain itu juga mereka berbicara mengenai keadaan politik & ekonomi di Indonesia Timur.   

Awal Februari 1957 

Gubernur Sulawesi - Andi Pangerang, dan rombongan berada di Jakarta untuk memperjuangkan realisasi rencana pembangunan di wilayahnya. Selain menghubungi berbagai pihak dan instansi selama sekitar satu bulan, juga Presiden Soekarno dan Bung Hatta mereka kunjungi.   

3 Februari 1957 

Sekitar 47 organisasi pemuda di Makassar mengadakan rapat. Mereka sepakat bahwa penyelesaian keamanan di Indonesia Timur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bisa dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan. Kemudian mereka membentuk organisasi yang mengkoordinasikan antar-organisasi pemuda yang ada dengan nama Dewan Pemuda Sulawesi, yang dipimpin presidium dengan badan pekerja untuk tugas harian, yang kepengurusannya sbb:
Presidium: Nurdin Johan, Mustafa Tari, Abdul Chalik, Mattulada, Ismael Habi, J.B. Rumbayan, G.W. Bawengan
Sekjen: R.A. Daud
Seksi²: Indra Chandra, Abdul Muis (Sastrawan Pujangga), Husein Achmad, Djihan Njompa, Nahariah   

10/18 Februari 1957 

Terbentuknya Dewan Manguni di Sulawesi Utara, atas inisiatif Kapten G.K. Montolalu, dkk.
Pimpinannya terdiri atas:
Ketua : Henk L. Lumanauw
Sekretaris: Jan Torar
Anggota: Hein Montolalu & A.C.J. (Abe) Mantiri (direktur Pelayaran Rakyat Indonesia di Manado)   

19 Februari 1957 

Penyelenggaraan reuni tokoh² tokoh PKRS di Kantor Pembangunan Daerah yang dihadiri ±19 orang. Kemudian mereka membentuk wadah perjuangan baru yaitu Pusat Konsentrasi Tenaga untuk Keselamatan Rakyat Sulawesi (disingkat Konsentrasi Tenaga) dengan Pengurus Sementara:
Ketua : Andi Burhanudin (residen di gubernuran Sulawesi/Ketua Umum PKR)
Wakil Ketua: J.Latumahina (Kepala Departemen Politik di Kantor Provinsi Sulawesi)
Sekretaris: Henk Rondonuwu (Ketua Partai Kedaulatan Rakyat/PKR)
Bendahara: Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses (Ketua Dewan Kota Makassar)
Komisaris: Achmad Siala (Dg.Masalle), Intje Tadjuddin, Abdul Muluk Makatita   

20 Februari 1957 

Dewan Pemuda se-Sulawesi mengadakan sidang sekali lagi hari ini dan menyetujui garis² pimpinan organisasi dan suatu program terperinci mengenai politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pokok pertama program itu adalah suatu tuntutan akan otonomi seluas²nya.   

21 Februari 1957

Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden Soekarno" atau "Konsepsi Presiden" yang isinya adalah menolak sistem demokrasi parlementer secara Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin, dan menyatakan perlunya suatu kabinet gotong royong yaitu Kabinet Kaki Empat dengan Nasakom -nya (Nasional, Agama, Komunis).
Bekas Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta menyatakan bahwa ia tidak menyetujui konsepsi itu. 


23 Februari 1957 

Perencanaan formal proklamasi 2 Maret mulai pada suatu pertemuan para perwira senior Sulawesi pada hari ini. Pertemuan ini diadakan di rumah Letkol dr. O.E. Engelen, ketua Ikatan Perwira Republik Indonesia - Indonesia Timur (TT-VII). Letkol dr. O.E. Engelen, sekretaris IPRI TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur Kapten Bing Latumahina, Letkol Saleh Lahede,dan Mayor M. Jusuf berbicara dalam pertemuan itu. 


25 Februari 1957